KOTABARU — Suwanti, politisi yang memimpin DPRD Kotabaru, mendapat kepercayaan sebagai perwakilan DPRD se-Kalimantan Selatan pada acara seremonial sekaligus substantif di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel. Ia menyampaikan sambutan yang mewakili suara legislatif dari 13 daerah saat penyerahan LHP LKPD, Senin (26/5/2026).
Dalam pidatonya, Suwanti menegaskan bahwa momen penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar agenda rutin tahunan. Ia menyebutnya sebagai wujud nyata dari sistem check and balance dalam pemerintahan daerah.
"Bukan hanya sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya dan wujud nyata dari sistem check and balance dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Suwanti dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (27/5/2026).
Ketua DPRD Kotabaru itu berharap hasil pemeriksaan yang telah diserahkan bisa menjadi momentum perbaikan bagi seluruh eksekutif dan legislatif di Kalimantan Selatan. Ia mendorong agar setiap temuan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius.
“Semoga penyerahan LHP pada hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, profesional, dan terpercaya,” harapnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalsel, seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Kotabaru menjadi salah satu dari 13 daerah yang meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Capaian opini WTP ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.