Pencarian

Pemprov Kalsel Rapikan Kelembagaan Ekonomi Kreatif di 13 Kabupaten/Kota Lewat Forum Lintas Instansi

Sabtu, 14 November 2026 • 07:47:01 WIB
Pemprov Kalsel Rapikan Kelembagaan Ekonomi Kreatif di 13 Kabupaten/Kota Lewat Forum Lintas Instansi
Dinas Pariwisata Kalsel menggelar forum penguatan kelembagaan ekonomi kreatif bersama perwakilan 13 kabupaten/kota.

BANJARMASIN — Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Penguatan Program dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan perwakilan dari 13 kabupaten dan kota se-Kalsel. Forum koordinasi ini menjadi wadah menyinkronkan fungsi kelembagaan ekonomi kreatif yang selama ini berbeda-beda bentuk di tiap wilayah.

Narasumber yang dihadirkan berasal dari lintas instansi, yakni Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Biro Organisasi Provinsi Kalsel. Seluruh rangkaian diskusi diarahkan pada penguatan fungsi kelembagaan agar mampu menopang potensi ekonomi kreatif daerah secara maksimal.

Struktur Ekonomi Kreatif Tiap Daerah Tidak Seragam

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel menyebut bentuk kelembagaan yang menangani sektor ekonomi kreatif di kabupaten dan kota memang memiliki struktur maupun kebijakan yang beragam. Perbedaan itu mencakup nomenklatur hingga cakupan kewenangan di masing-masing perangkat daerah.

Meski begitu, ia menilai keragaman tersebut bukan penghalang selama seluruh fungsi pengembangan ekonomi kreatif tetap berjalan. Pemerintah provinsi memilih menata sinkronisasi program ketimbang menyeragamkan struktur.

"Di Provinsi Kalimantan Selatan, program maupun kelembagaan ekonomi kreatif memang cukup beragam. Namun, apa pun bentuk kelembagaannya, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, yang terpenting adalah seluruh fungsi ekonomi kreatif dapat terakomodasi," ujarnya.

Fungsi Jadi Tolok Ukur, Bukan Nama Lembaga

Penekanan pada fungsi, bukan nomenklatur, menjadi benang merah forum tersebut. Setiap daerah didorong memastikan pelaku ekonomi kreatif tetap terlayani, mulai dari perizinan hingga pendampingan usaha.

Keterlibatan Bappeda dan Biro Organisasi menunjukkan penataan ini menyentuh ranah perencanaan pembangunan dan tata kelola organisasi perangkat daerah. Kedua unsur itu menentukan seberapa besar ruang fiskal dan kewenangan yang bisa dialokasikan untuk sektor kreatif.

Kementerian Ekonomi Kreatif hadir memberi acuan kebijakan pusat agar program daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi ini penting supaya subsektor seperti kuliner, kriya, dan industri musik lokal mendapat dukungan yang konsisten.

13 Kabupaten/Kota Jadi Sasaran Penataan

Seluruh kabupaten dan kota di Kalsel terlibat dalam forum ini, menandakan penataan kelembagaan dirancang menyeluruh, bukan bertahap per wilayah. Perwakilan daerah diminta memetakan kondisi kelembagaan ekonomi kreatif di masing-masing.

Hasil pemetaan itu menjadi dasar penyusunan program provinsi ke depan. Dinas Pariwisata Kalsel belum merinci jadwal lanjutan penataan maupun target capaian yang dibebankan ke tiap daerah.

Bagi pelaku UMKM dan pekerja kreatif, arah kebijakan ini menentukan siapa instansi yang menaungi mereka di tingkat kabupaten/kota. Kejelasan fungsi kelembagaan berdampak langsung pada akses pelatihan, promosi, dan fasilitasi usaha.

Follow halobanjarmasin.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kalimantanlive.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks