KOTABARU — Nama H Sahdan Amin, Hamberan, Peran Kamar, Andi Sekencoang, Mohtar Hamzah, M Yamani, dan KH M Arief tercatat sebagai bagian penting perjalanan sejarah Kalimantan Tenggara. Mereka bukan sekadar saksi, melainkan aktor yang ikut mengambil peran dalam perjuangan panjang menyatukan wilayah itu dengan Republik Indonesia.
Perjuangan lewat jalur diplomasi itu terekam dalam catatan sejarah yang pernah disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-76 Kabupaten Kotabaru, 1 Juni 2026. Momentum Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026), menjadi kesempatan mengenang jasa para tokoh tersebut.
Plebisit NICA di Sekolah Rakyat Baharu
Jejak perjuangan itu terlihat ketika Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) menggelar plebisit atau pemungutan suara di Kotabaru. Pemungutan suara berlangsung di Sekolah Rakyat Baharu yang kini dikenal sebagai SDN Batuah.
Saat itu, masyarakat dihadapkan pada tiga pilihan yang disediakan dalam kotak suara, yakni Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar.
"Sejarah mencatat, NICA mengadakan plebisit di Kotabaru. Seluruh penduduk dikumpulkan di Sekolah Rakyat Baharu, kini SDN Batuah. Disediakan tiga kotak suara bertuliskan Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar," urai Awaludin.
Pilihan Rakyat yang Tak Langsung Dihormati Belanda
Hasil plebisit menunjukkan mayoritas masyarakat yang memberikan suara memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Pilihan rakyat itu nyata, tercatat dalam kotak suara yang disediakan NICA.
Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta diwujudkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Situasi inilah yang kemudian mendorong munculnya gerakan politik dari kalangan tokoh dan masyarakat yang menginginkan Kalimantan Tenggara kembali ke pangkuan Republik Indonesia.
Jalur diplomasi yang ditempuh para tokoh Kotabaru menjadi penanda bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal mengangkat senjata. Keberanian memperjuangkan suara rakyat melalui jalur politik ikut menentukan arah wilayah itu setelah proklamasi.