BANJARMASIN — Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan meminta penyusunan anggaran 2027 benar-benar mengedepankan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengawasan perusahaan, perlindungan pekerja, serta peningkatan pelayanan ketenagakerjaan. Permintaan itu muncul setelah rapat pembahasan R-APBD 2027 bersama Disnakertrans Kalsel mencuatkan kekhawatiran soal keterbatasan dukungan anggaran di sektor pengawasan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Jihan Hanifa. Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti hadir bersama jajaran untuk memaparkan rencana anggaran dan program kerja instansinya.
Mengapa Pengawasan Ketenagakerjaan Butuh Anggaran Lebih Besar
Komisi IV menilai pengawasan yang memadai berperan penting memastikan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan sekaligus perlindungan dan pemenuhan hak pekerja. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, efektivitas pengawasan di lapangan dikhawatirkan menurun.
Persoalannya bukan sekadar jumlah perusahaan yang harus diawasi. Sebaran perusahaan di berbagai wilayah Kalsel menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan biaya operasional, tenaga pengawas, dan mobilitas yang tidak kecil.
BLUD Disnakertrans Kalsel Ikut Dibahas
Selain pengawasan ketenagakerjaan, Komisi IV mendalami rencana dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Disnakertrans. Skema BLUD diharapkan mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan BLUD menyangkut tata kelola keuangan dan pola layanan yang lebih fleksibel. Komisi IV ingin memastikan skema tersebut tidak justru membebani struktur anggaran yang sudah terbatas.
Dampak ke Pekerja dan Perusahaan di Kalsel
Pengawasan ketenagakerjaan menyentuh langsung kepentingan pekerja, mulai dari upah, jam kerja, jaminan sosial, hingga keselamatan kerja. Perusahaan juga berkepentingan agar aturan dijalankan konsisten sehingga iklim usaha tetap sehat.
Komisi IV berharap pembahasan bersama Disnakertrans menghasilkan program dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan optimal dan hubungan industrial di Kalsel membaik.
Apa Langkah Selanjutnya
Pembahasan R-APBD 2027 masih bergulir di DPRD Kalsel. Komisi IV akan menampung usulan Disnakertrans sebelum menetapkan sikap akhir terhadap alokasi anggaran instansi tersebut.
Fokus Komisi IV kini mengerucut pada tiga hal: penguatan pengawasan perusahaan, perlindungan pekerja, dan peningkatan pelayanan ketenagakerjaan. Ketiganya menjadi tolok ukur apakah anggaran 2027 layak disetujui atau perlu disesuaikan.
