GAMBUT — Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea membuka workshop tersebut mewakili Bupati Banjar H. Saidi Mansyur. Dalam sambutannya, Yudi menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk memastikan tujuan dan target pembangunan daerah tercapai secara efektif dan terukur.
Workshop digelar di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut. Bapperida Kabupaten Banjar menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Enam Jenis Risiko yang Harus Diantisipasi OPD
Yudi menyebut sejumlah risiko yang membayangi pelaksanaan pembangunan daerah. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan.
"Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan," ujar Yudi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan, dan anggaran. Setiap perangkat daerah dituntut mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan serta dampaknya, lalu menentukan langkah pengendalian dan mitigasi yang tepat.
Kepala OPD Disebut sebagai Pemilik Risiko
Yudi menegaskan bahwa manajemen risiko harus terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Ia menyebut kepala perangkat daerah sebagai pemilik risiko di OPD masing-masing.
"Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di OPD masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat, maupun Bapperida," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar register risiko tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sekaligus memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
"Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian, dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat," katanya.
Dua Target Utama Workshop
Yudi menyebut dua harapan utama dari pelaksanaan workshop. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menerapkan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing. Kedua, sebagai pemilik risiko, kepala OPD mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta risiko yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan.
Bapperida bersama Inspektorat diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan. Tujuannya agar penerapan manajemen risiko benar-benar terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjar.
"Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat," ucapnya.
Yudi menutup sambutannya dengan menekankan sinergi antara Pemkab Banjar, BPKP, dan seluruh perangkat daerah. Menurutnya, kolaborasi itu akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.
