KALIMANTAN SELATAN — Idrus Marham menyampaikan pandangan tersebut di Kantor DPD Golkar Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Ia merespons aksi mahasiswa yang belakangan marak menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Pidato Prabowo di Paripurna DPR Jadi Rujukan
Menurut Idrus, pidato Prabowo di hadapan anggota DPR beberapa waktu lalu bukan sekadar sambutan seremonial. Ia menyebut momen itu sebagai bentuk "demo" yang sama dengan aksi mahasiswa, tetapi dilakukan dari dalam ruang kekuasaan.
"Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan 'demo' Pak Prabowo itu memiliki titik temu. Keduanya bicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa," ujar Idrus.
Energi Mahasiswa Dinilai Perlu Diarahkan ke Isu Fundamental
Idrus mengakui hak demokrasi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia berharap energi gerakan itu tidak habis pada kritik sesaat, melainkan diarahkan pada persoalan struktural pembangunan ekonomi.
"Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional," katanya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tensi antara aktivis kampus dan pemerintah. Beberapa isu yang disorot mahasiswa antara lain kebocoran anggaran, ketimpangan subsidi, dan efektivitas program bantuan sosial.
Golkar Ambil Posisi Jembatan antara Kampus dan Istana
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus mencoba memosisikan partainya sebagai jembatan. Ia tidak serta-merta menolak aspirasi mahasiswa, tetapi juga tidak ingin gerakan itu berujung pada konfrontasi terbuka dengan pemerintah.
Pendekatan ini lazim dalam politik Indonesia: mengakomodasi kritik tanpa harus kehilangan dukungan terhadap eksekutif. Idrus memilih menekankan kesamaan visi antara penguasa dan pengkritiknya, alih-alih memperuncing perbedaan.
Prabowo sendiri, dalam pidato paripurna yang dirujuk Idrus, secara blak-blakan mengungkap sejumlah persoalan tata kelola ekonomi. Ia menyoroti kebocoran di sektor pangan, energi, dan distribusi bantuan—isu yang juga menjadi tuntutan utama mahasiswa di jalanan.
Dua Jalur, Satu Tujuan
Idrus menegaskan bahwa perbedaan metode—mahasiswa turun ke jalan, presiden bicara di parlemen—tidak menghilangkan kesamaan arah perjuangan. Keduanya, menurut dia, sama-sama menginginkan perbaikan tata kelola agar kebocoran negara bisa ditekan.
Pernyataan ini menjadi upaya pemerintah dan partai pendukung untuk meredam polarisasi. Alih-alih memandang demo sebagai ancaman, Idrus memilih membaca gerakan mahasiswa sebagai energi yang selaras dengan agenda nasional.
Belum ada respons resmi dari BEM atau koordinator aksi mahasiswa atas pernyataan Idrus. Namun sejumlah pengamat menilai, strategi "merangkul" seperti ini kerap digunakan untuk menetralisir kritik tanpa perlu mengubah kebijakan secara substansial.
