KALIMANTAN SELATAN — Penertiban yang melibatkan 660 personel gabungan dari TNI AD, kepolisian, Satpol PP, Damkar, PLN, dan Dinas Perhubungan itu direncanakan berlangsung selama lima hari. Kolonel CZI Nur Alam Sucipto, Dir Binum Pus Zeni AD, menyatakan bahwa sosialisasi pengosongan sudah dimulai sejak 9 Juli 2024. Dari total 152 KK awal, 45 KK telah mengosongkan rumah secara sukarela sebelum hari pelaksanaan.
Anak-Anak Terdampak: Belajar di Bawah Cahaya Lilin Saat Ujian Sekolah
Dea (15) mengaku sudah tinggal di rumah dinas sejak lahir karena kakeknya merupakan mantan prajurit TNI. Ia bersama saudara dan teman-temannya tetap bertahan belajar untuk ujian sekolah esok hari, meski tanpa penerangan listrik. "Hanya mengandalkan cahaya langit malam dan lilin untuk belajar karena besok ada ujian sekolah," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (10/6/2026).
"Iya, saya enggak mau ngecewain orang tua, makanya saya tetap belajar meskipun mengandalkan cahaya lilin," ujar Dea. Ia menambahkan bahwa belajar dalam kegelapan adalah bentuk dukungan mereka kepada orang tua yang tengah berjuang mempertahankan tempat tinggal. Dea meminta TNI untuk tidak melakukan pengosongan saat masa ujian sekolah masih berlangsung.
Dasar Hukum dan Luas Lahan yang Disengketakan
Alam menjelaskan bahwa lahan seluas 4,4 hektar di kompleks Jihandak tersebut telah bersertifikat dengan nomor 00184. Pengembangan satuan dari Kompi menjadi Denzi Jihandak membutuhkan sarana dan prasarana baru, termasuk tempat tinggal bagi prajurit. "Satuan ini sudah memiliki sertifikat, yaitu nomornya adalah 00184," tegas Alam.
Proses sosialisasi berlangsung selama lebih dari setahun, dari Juli 2024 hingga Agustus 2024. Surat peringatan pertama hingga terakhir baru diberikan pada 31 Juli 2025, setahun setelah sosialisasi awal. Dari 107 KK yang tersisa, TNI AD menyediakan armada kendaraan untuk mengantar barang-barang warga ke tempat tujuan baru.
Bantahan Warga: Tak Ada Tawaran Relokasi yang Layak
Di lapangan, sejumlah warga mengaku belum mendapatkan tawaran relokasi yang jelas dari TNI AD. Mereka menilai sosialisasi yang dilakukan tidak pernah menyentuh solusi tempat tinggal alternatif, hanya imbauan untuk mengosongkan. "Bapak TNI, bapak juga rakyat, sama seperti kami. Bapak pasti punya anak yang sedang ujian, kalau bapak punya hati tolong dengarkan permintaan kami," lirih Dea.
Alam menyebut kegiatan penertiban hari pertama berjalan kondusif. "Kita juga melaksanakan kegiatan secara humanis, menyampaikan kepada warga. Kemudian kita antar barang-barang mereka kepada tujuan yang akan mereka tempati," ujarnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan relokasi permanen antara TNI AD dan warga yang tersisa.
