BANJARMASIN — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) resmi meneken kerja sama dengan Bank Kalsel untuk mengadopsi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai alat transaksi non tunai. Penandatanganan dilakukan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building (CB) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (4/6/2026).
Digitalisasi Bukan Lagi Pilihan, Melainkan Kebutuhan
Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, menegaskan bahwa digitalisasi kini menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah. Hal ini disampaikannya saat membuka rangkaian acara yang juga dihadiri jajaran TP2DD dan perwakilan perbankan.
“Di era yang terus berkembang saat ini, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Samsul Rizal.
Modernisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kerja sama ini mencakup penggunaan KKI untuk berbagai transaksi, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Menurut Bupati, langkah ini merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan mampu mempercepat proses administrasi dan memperkuat akuntabilitas anggaran.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran,” katanya.
Fokus pada Kesiapan Sumber Daya Manusia
Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan juga diisi dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang terlibat dalam implementasi digitalisasi. Bupati menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Melalui TP2DD, Pemkab HST terus memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
