BANJARMASIN — Pembatasan pemberian dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemko Banjarmasin. DPRD meminta pemerintah kota mencari skema pendanaan alternatif supaya kegiatan organisasi sosial, keagamaan, kepemudaan, hingga olahraga tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini mengatakan dewan pada prinsipnya mendukung bantuan kepada organisasi yang selama ini berkontribusi terhadap masyarakat. Namun, keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 turut mengatur dana hibah untuk organisasi.
Isnaini menyebut regulasi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah kota. DPRD belum membahas secara menyeluruh ketentuan terbaru itu, termasuk kemungkinan mengalihkan sebagian kebutuhan pembiayaan organisasi melalui pos anggaran lain.
"Pada dasarnya kami sangat mendukung adanya anggaran yang diberikan kepada organisasi-organisasi di Banjarmasin melalui dana hibah. Tetapi, kami juga perlu mempelajari lebih jauh regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah," ujarnya, Kamis (19/11/2026) siang.
Menurut dia, Pemko jangan hanya terpaku pada skema hibah. Jika ada kebutuhan organisasi yang tidak lagi bisa dibiayai melalui pos tersebut, pemerintah perlu mencari alternatif pendanaan yang sesuai aturan.
Isnaini menjelaskan DPRD akan meminta penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan bersama Pemko Banjarmasin. Langkah ini diperlukan untuk memastikan batasan penggunaan dana hibah sekaligus mengetahui peluang pendanaan yang masih diperbolehkan.
"Kalau memang ada jalan untuk memberikan bantuan, kenapa tidak? Tinggal bagaimana pemerintah kota dan SKPD terkait mengemas mekanismenya agar keberadaan lembaga atau organisasi di Banjarmasin ini tetap berjalan," katanya.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin pemerintah daerah mengambil langkah penganggaran yang bertentangan dengan regulasi. Setiap alternatif harus dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pembahasan bersama TAPD akan menentukan apakah kebutuhan organisasi bisa dianggarkan melalui pos lain atau memakai pola pembiayaan berbeda. Isnaini menyebut hal itu masih perlu didalami lebih jauh.
"Nah, ini yang perlu dicari solusinya. Apakah bisa dianggarkan melalui pos lain atau menggunakan pola pembiayaan berbeda. Itu yang perlu kita dalami," jelasnya.
DPRD menunggu hasil kajian tersebut sebelum mengambil sikap resmi. Organisasi di Banjarmasin yang selama ini bergantung pada dana hibah menjadi pihak paling terdampak jika skema baru belum rampung sebelum penyusunan APBD 2027.