BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengumpulan zakat lewat lembaga resmi agar distribusinya lebih merata. Hasnuryadi menegaskan bahwa optimalisasi zakat melalui Baznas sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, Baznas berperan sebagai jawaban atas persoalan pemerataan di daerah dengan penduduk mayoritas muslim tersebut. Ia juga menyoroti banyaknya pelaku usaha di Kalsel yang memperoleh rezeki berlebih.
Hasnuryadi menilai besarnya potensi zakat di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya tergarap. Komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam menjadi modal utama pengumpulan dana umat itu.
"Saya yakin BAZNAS-BAZNAS ini merupakan sebuah jawaban untuk pemerataan dan kita tahu juga mayoritas daripada penduduk kita adalah beragama Islam," ujar Hasnuryadi di Banjarmasin.
Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan peserta Rakorda Baznas se-Kalimantan Selatan. Forum tersebut mempertemukan pengelola zakat dari kabupaten dan kota di seluruh provinsi.
Hasnuryadi secara khusus mengimbau pemilik kelebihan rezeki, terutama pelaku usaha, menyalurkan zakat melalui Baznas. Jalur resmi dinilai membuat penerima manfaat lebih terverifikasi.
"Mudah-mudahan bagi yang berlebih bisa menyalurkannya melalui BAZNAS, dan khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan mayoritas yang Islam dan banyak pengusaha-pengusaha yang alhamdulillah mendapatkan anugerah rezeki yang berlebih di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, berharap supaya lebih tepat sasaran," tambahnya.
Imbauan itu menyasar agar zakat tidak salah sasaran. Selama ini penyaluran langsung tanpa lembaga amil kerap sulit dipantau pendataannya.
Untuk mengejar target pengumpulan yang optimal, Hasnuryadi mengajak seluruh bupati dan wali kota di Kalsel memperkuat sinergi dengan Baznas di wilayah masing-masing. Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga nonstruktural itu diyakini membuat pengumpulan zakat lebih maksimal.
Dampak yang diharapkan berupa kesejahteraan masyarakat yang lebih nyata. Rakorda 2026 menjadi forum penyelarasan program antara provinsi dan kabupaten/kota.
Pemprov Kalsel menempatkan zakat sebagai instrumen pelengkap program pengentasan kemiskinan. Kolaborasi dengan Baznas akan terus didorong di tingkat daerah.