TABALONG — Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel itu menekankan bahwa sinergitas tidak hanya penting untuk menciptakan wirausaha baru, tetapi juga untuk membantu UMKM yang sudah ada agar bisa naik kelas. Menurut Firman, model kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan tambang batu bara seperti Adaro bisa menjadi contoh konkret yang perlu direplikasi.
Firman Yusi mengaitkan dorongan sinergi ini dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang saat ini masih digodok di DPRD Kalsel. Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat itu menyebut, Perda nantinya akan menjadi payung hukum yang mengikat agar praktik baik CSR perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Sinergitas tersebut juga terkait erat dengan Raperda tentang TJSLP di Kalsel yang masih dalam proses pembahasan di DPRD provinsi setempat," ujar wakil rakyat kelahiran Tanjung, Tabalong, itu saat dikonfirmasi, Ahad.
Kunjungan Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua H Suripno Sumas menyasar UMKM binaan dari program CSR/TJSLP PT Adaro Indonesia. Perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama di Kalsel dengan wilayah operasi di Kabupaten Balangan dan Tabalong itu dinilai memiliki program pemberdayaan yang terukur.
Firman berharap, dengan adanya Perda TJSLP nanti, praktik baik seperti yang dilakukan Adaro bisa terekam secara resmi. "Praktek baik TJSLP seperti ini dapat terekam sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah mensejahterakan rakyatnya dengan bergandeng tangan bersama swasta," pungkasnya.
Menurut Firman, tujuan akhir dari sinergi ini adalah menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Dengan lahirnya lebih banyak UMKM dan naiknya kelas usaha yang sudah ada, lapangan pekerjaan baru akan tercipta secara organik.
"Oleh sebab itu, tampaknya sebuah keniscayaan, bahwa perlunya kerja sama sinergi antara pemerintah dan swasta guna menggerakkan ekonomi lokal, serta memperluas peluang kerja khususnya," pungkas Firman Yusi.