Pemkab HSU dan BPS Gelar Diskusi Perekonomian Sensus Ekonomi 2026, Pelaku UMKM Diajak Isi Data Jujur

Penulis: Toni Haryadi  •  Rabu, 15 Juli 2026 | 20:48:01 WIB
Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menyampaikan sambutan dalam diskusi perekonomian dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Amuntai, Rabu.

AMUNTAI — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar diskusi perekonomian yang dirangkai dengan program NGIBAR (Ngisi Bareng) Sensus Ekonomi 2026. Acara berlangsung di Kota Amuntai, Rabu, dan dihadiri oleh perwakilan dunia usaha serta pelaku UMKM setempat.

Data Akurat Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Daerah

Wakil Bupati HSU Hero Setiawan membacakan amanat tertulis Bupati HSU Sahrujani yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mensukseskan sensus ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan pendataan bukan hanya tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

“Data yang akurat akan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih maju,” ujar Hero Setiawan dalam sambutannya.

UMKM hingga Perusahaan Besar Diminta Berpartisipasi

Pemerintah daerah mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, untuk memberikan data secara jujur. Langkah ini dinilai krusial agar program pembangunan ekonomi rakyat dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi pentingnya pendataan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang akurat. Para peserta mendapatkan pemahaman langsung mengenai mekanisme pengisian data sensus.

Sesi Diskusi Interaktif Jadi Penutup Rangkaian Acara

Rangkaian agenda diakhiri dengan sesi diskusi interaktif pengisian data yang melibatkan instansi terkait, perwakilan dunia usaha, dan para pelaku UMKM. Diskusi ini bertujuan menjaring masukan serta menjawab kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan memetakan potensi ekonomi hingga ke tingkat daerah. Hasil pendataan akan digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Reporter: Toni Haryadi
Sumber: kalsel.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top