KALIMANTAN SELATAN — Pelantikan ini menandai penguatan struktur baru di bawah pemerintahan Prabowo. Nanik S. Deyang resmi menjabat Kepala BGN, didampingi dua wakil, Agustina Arumsari dan Trenggono. Sementara itu, Said Iqbal dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pengangkatan Nanik, Agustina, dan Trenggono diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026. Dokumen yang sama juga memuat pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Untuk posisi penasihat khusus, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026. Said Iqbal, yang dikenal sebagai tokoh buruh, kini mendapat mandat langsung dari kepala negara untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Kehadiran Jenderal Agus Subiyanto dalam acara sipil ini bukan sekadar seremoni. Panglima TNI hadir sebagai wujud dukungan institusi militer terhadap agenda strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini mempertegas keterlibatan TNI dalam program-program non-militer yang dicanangkan pemerintah. Sejak era Presiden Prabowo, sinergi antara unsur sipil dan militer dalam birokrasi kian terlihat, terutama pada badan-badan baru yang dibentuk untuk menangani isu-isu strategis seperti gizi nasional.
BGN dibentuk sebagai respons terhadap tingginya angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Nanik S. Deyang, sebagai kepala, akan memimpin lembaga yang bertugas mengoordinasikan program perbaikan gizi dari hulu ke hilir.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, memiliki latar belakang di bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan publik. Mereka diharapkan mempercepat implementasi program makan siang gratis dan intervensi gizi spesifik di daerah-daerah prioritas.
Said Iqbal, yang sebelumnya aktif di serikat buruh, kini berada di posisi strategis dalam pemerintahan. Penunjukannya dinilai sebagai upaya Presiden untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Isu kenaikan upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja akan menjadi agenda utama yang ia garap. Dengan jabatan setingkat menteri, Said Iqbal memiliki akses langsung ke Presiden untuk menyampaikan aspirasi kelas pekerja.
Tantangan terbesar bagi pejabat baru ini adalah sinkronisasi program dengan kementerian dan lembaga terkait. BGN harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah agar intervensi gizi tidak tumpang tindih.
Di sisi ketenagakerjaan, Said Iqbal akan berhadapan dengan desakan buruh yang menginginkan