TANJUNG — Aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh Persatuan Bubuhan Sopir Truk Tabalong (PBSTT) di halaman Gedung DPRD Kabupaten Tabalong, Selasa (26/5/2026) pagi, berbuah kesepakatan. Setelah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), pemerintah daerah bersama Pertamina dan pengusaha SPBU sepakat memenuhi sejumlah tuntutan para sopir.
Para sopir yang tergabung dalam PBSTT membawa sekitar 130 unit truk roda enam dan satu truk lowboy yang dilengkapi sound system. Mereka berkumpul terlebih dahulu di Jalan Nan Sarunai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, sebelum akhirnya berkonvoi menuju gedung DPRD dengan pengawalan dari Satlantas Polres Tabalong.
"Aksi damai ini bentuk solidaritas terhadap tuntutan serupa yang disuarakan komunitas sopir di sejumlah daerah terkait distribusi dan harga bio solar subsidi," jelas Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo, Selasa.
Dalam aksinya, para sopir menyampaikan beberapa poin utama. Pertama, kelangkaan solar bersubsidi yang membuat harga membumbung tinggi di tingkat pengecer. Kedua, mereka meminta transparansi distribusi dan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Ketiga, proses daftar ulang barcode yang diblokir harus dipermudah, dan pengisian solar tidak lagi diarahkan untuk membeli dexlite yang harganya lebih mahal.
RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tabalong H. Mustafa itu dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong M Habib Taufani Alkaf, Ketua DPRD Riza Fahlipi, Kapolres, Dandim 1008 Tabalong Letkol Infanteri Alexander Allan Primadi, serta unsur Forkopimda. Perwakilan dari Pertamina dan pengusaha SPBU juga turut hadir.
Hasilnya, disepakati bahwa pengisian bio solar subsidi untuk kendaraan roda enam minimal 80 liter per unit. Selain itu, seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk memastikan ketersediaan solar subsidi dengan harga sesuai ketentuan Pertamina serta meningkatkan transparansi distribusi. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam penandatanganan bersama.
Para sopir truk adalah tulang punggung distribusi logistik di Kabupaten Tabalong. Kelangkaan solar bersubsidi tidak hanya mengganggu pendapatan mereka, tetapi juga berpotensi memperlambat pasokan barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan ke masyarakat. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan rantai pasok tetap berjalan lancar dan harga barang tidak melonjak akibat biaya transportasi yang membengkak.
Pemkab Tabalong dan DPRD berjanji akan mengawal implementasi kesepakatan tersebut. Pengawasan ketat di lapangan, termasuk di tingkat SPBU, akan dilakukan untuk mencegah oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi demi keuntungan pribadi.