BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan harga kebutuhan pokok di daerahnya masih dalam batas aman. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Dinansyah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara daring, Senin (11/5/2026).
Dalam rakor yang dipusatkan di Command Center Kantor Gubernur Kalsel itu, Dinansyah menyebut bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IPH Kalsel cenderung stabil. “Pada minggu pertama Mei 2026 ini, seperti yang kita lihat dari data tadi, IPH di Kalsel cenderung stabil, dan tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan. Kalau pun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali di bawah HET,” ujarnya didampingi Plh Kepala BPS Kalsel, Ahmad Muzakkir.
Meski IPH mingguan menunjukkan tren positif, BPS Kalsel mencatat inflasi year on year (April 2026 terhadap April 2025) mencapai 3,67 persen. Angka ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sepuluh indeks kelompok pengeluaran. Namun, secara month to month, Provinsi Kalsel justru mengalami deflasi sebesar minus 0,04 persen pada April 2026 jika dibandingkan Maret 2026.
Sementara itu, inflasi year to date hingga April 2026 tercatat sebesar 1,52 persen. Data ini menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel yang diminta Gubernur H Muhidin untuk terus aktif memantau pergerakan harga di lapangan.
Sebelum membahas inflasi, rakor diawali dengan peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang digelar secara nasional. Acara ini merupakan kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gubernur Kalsel yang diwakili Dinansyah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Pendidikan antikorupsi dinilai penting untuk ditanamkan sejak dini agar generasi muda di Kalsel terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dua komoditas yang menjadi perhatian dalam rakor kali ini adalah beras medium dan minyak goreng. Kenaikan harga tercatat terjadi di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu, namun masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Rakor pengendalian inflasi ini rutin digelar setiap pekan dan dihadiri lintas sektor, termasuk perwakilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalsel. Gubernur H Muhidin sebelumnya telah menginstruksikan agar setiap perkembangan harga dilaporkan langsung kepadanya untuk langkah antisipasi lebih cepat.