JAKARTA — Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani bersama tujuh kepala daerah se-Kalimantan Selatan dan Ketua Komisi II DPR RI mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jakarta. Audiensi itu diterima langsung oleh Anggota VI BPK RI, Fathan, beserta jajarannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, para kepala daerah meminta pendampingan langsung dari BPK. Mereka ingin memastikan pengelolaan anggaran di daerah masing-masing berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
H. Sahrujani secara khusus menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten HSU sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK. Menurutnya, hal ini penting agar pengelolaan keuangan di daerahnya semakin baik dan tidak menyisakan persoalan administrasi di kemudian hari.
“Kami tentu ingin terus belajar dan meminta arahan dari BPK, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Sahrujani dalam pernyataannya yang dikutip dari rilis resmi.
Anggota VI BPK RI, Fathan, mengaku terkesan dengan inisiatif para kepala daerah yang datang bersama-sama. Ia menilai semangat kolektif ini menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Ini sangat baik. Artinya ada semangat bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ungkap Fathan.
Ia menyarankan agar biro keuangan dan pengelola anggaran di setiap daerah rutin mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Langkah ini dinilai efektif untuk meminimalisir kesalahan administrasi, seperti kekeliruan kode belanja yang kerap menjadi temuan.
“Fungsi pencegahan harus lebih dikedepankan agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi temuan yang lebih besar,” tegas Fathan. BPK, kata dia, membuka ruang konsultasi bagi seluruh pemerintah daerah yang ingin memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya.
Selain soal administrasi anggaran, audiensi juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Para kepala daerah meminta masukan tentang langkah-langkah strategis yang bisa ditempuh tanpa melanggar aturan.
Ketua Komisi II DPR RI turut menyoroti masalah legalitas aset daerah. Ia menegaskan bahwa persoalan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dicatat sebagai aset pemerintah. Jika tidak, hal itu berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Kalimantan Selatan termasuk daerah dengan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Meski demikian, inovasi dan kolaborasi antar daerah dinilai tetap perlu ditingkatkan. Ketua Komisi II DPR RI mendorong BPK untuk memfasilitasi bimtek bagi seluruh kepala daerah yang hadir, agar tata kelola keuangan ke depan semakin profesional dan akuntabel.