MARABAHAN — Rombongan legislatif Kabupaten Barito Kuala (Batola) mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial (DPMDS) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kunjungan kerja ini difokuskan pada sinkronisasi sistem informasi kependudukan dan bantuan sosial daerah.
Wakil Ketua II DPRD Batola, H Bahrian Noor, memimpin langsung rombongan Komisi II dalam pertemuan strategis tersebut. Mereka menggali praktik terbaik pengelolaan data kemiskinan yang kini tengah bertransformasi menuju standar nasional digital.
Fokus utama pertemuan ini adalah transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem baru ini dirancang untuk menghapus tumpang tindih penerima bantuan di wilayah Barito Kuala.
"Kami membahas berbagai hal strategis, mulai dari mekanisme pengelolaan hingga pemutakhiran data di lapangan," ujar Bahrian Noor. Politisi Partai Nasdem ini menekankan pentingnya sistem yang terintegrasi secara digital untuk mendukung transparansi.
Integrasi sistem tersebut diharapkan mampu meminimalisir kesalahan input. Selain itu, sinkronisasi ini akan memudahkan pemerintah daerah dalam memetakan profil sosial ekonomi warga secara real-time.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membedah tantangan dalam menjaga validitas data di tingkat desa. DPRD Batola menyoroti perlunya pemutakhiran berkala agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari daftar bantuan pemerintah.
Sharing pengalaman antar-daerah ini juga mencakup cara mengatasi kendala teknis saat proses migrasi data ke server pusat. Akurasi data menjadi parameter utama dalam menentukan efektivitas program perlindungan sosial di Kalimantan Selatan.
Pertemuan ini turut membahas upaya peningkatan kapasitas operator data di tingkat kecamatan. Penguatan SDM dianggap krusial agar transformasi digital tidak sekadar perpindahan platform, tetapi juga peningkatan kualitas informasi.
Melalui studi komparatif ini, legislatif menargetkan terwujudnya sinkronisasi data yang lebih optimal antara pemerintah kabupaten dan pusat. Hal ini menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.
"Melalui kegiatan tersebut, terwujud sinkronisasi data yang lebih optimal, sehingga kebijakan dan program perlindungan sosial dapat tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat," ungkap Bahrian.
Hasil dari kunjungan ke Barito Timur ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi II DPRD Batola. Rekomendasi teknis segera disusun untuk mempercepat implementasi DTSEN di Bumi Ije Jela dalam waktu dekat.