BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah M Syarifuddin saat memimpin upacara gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah Kalsel, Senin (4/5/2026) pagi.
Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 sekaligus Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tema "Melalui Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita" menjadi landasan utama penguatan kolaborasi kebijakan nasional dan daerah.
Arah pembangunan daerah diinstruksikan untuk tetap responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat meski tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. Isu ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya alam menjadi fondasi stabilitas yang harus dijaga ketat oleh seluruh kepala daerah di Kalsel.
Pemerintah daerah juga didorong memacu pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kewirausahaan. Dukungan terhadap pelaku UMKM lokal menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.
"Seluruh upaya tersebut harus ditopang tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, birokrasi yang cepat, adaptif dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujar Syarifuddin membacakan amanat gubernur.
Momentum peringatan Otda tahun ini juga menandai keberhasilan Pemprov Kalsel meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan atas capaian kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun evaluasi.
Prestasi ini menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan rapor kinerja terbaik untuk kategori wilayah di luar Pulau Jawa. Capaian tersebut dianggap sebagai validasi bahwa tata kelola birokrasi di Banua sudah berjalan sesuai regulasi dan target pembangunan.
"Ini membuktikan bahwa arah pembangunan kita sudah berada pada jalur yang benar. Alhamdulillah, Kalsel meraih penghargaan tertinggi di luar pulau Jawa," ungkap Syarifuddin di hadapan peserta upacara.
Terkait refleksi Hardiknas, Pemprov Kalsel menyatakan komitmen untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu langkah konkretnya adalah penguatan peran guru serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Pemerintah menyalurkan Bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan (Bapintar) sebesar Rp500 juta kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel. Bantuan ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan literasi di daerah-daerah pelosok.
Acara diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada sejumlah insan pendidikan berprestasi, di antaranya:
Upacara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalsel dan sejumlah kepala daerah, termasuk Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi serta pejabat teras di lingkup Pemprov Kalsel.