BANJARMASIN – Ambisi Kalimantan Selatan untuk memiliki pelabuhan berskala internasional di Kabupaten Kotabaru kini memasuki babak baru. Meski rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih telah resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), realisasi mega proyek ini masih tertahan oleh satu syarat krusial, yakni penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi, menegaskan bahwa status KEK merupakan fondasi utama sebelum konstruksi fisik dapat dimulai. Penetapan KEK tersebut menjadi wewenang Dewan Nasional KEK dan menuntut kesiapan infrastruktur serta jaminan aktivitas ekonomi yang matang di kawasan tersebut.
“KEK harus terbangun terlebih dahulu. Proses penetapannya tidak mudah karena menjadi kewenangan Dewan Nasional KEK dan mensyaratkan kesiapan infrastruktur,” jelas Fitri di Banjarmasin, Kamis (26/2/2026).
Sebagai langkah percepatan, pemerintah daerah telah mulai bergerak di berbagai lini. Dinas PUPR kini sedang menggarap pembangunan jalan pendekat menuju kawasan pelabuhan, sementara perusahaan calon pengelola mulai menyiapkan lahan. Koordinasi intensif juga terus dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Dalam waktu dekat, tim gabungan yang terdiri dari Dishub, Dinas PUPR, Bappeda, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, dan pihak swasta akan bertolak ke Jakarta untuk meminta arahan lanjutan dari Kementerian Perhubungan.
Pelabuhan Mekar Putih dinilai memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Indonesia. Berada tepat di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar, lokasi ini merupakan lintasan utama pelayaran internasional. Selain itu, kondisi alamiah perairan dengan kedalaman sekitar 20 meter memungkinkan kapal-kapal raksasa berkapasitas besar untuk bersandar dengan aman.
Proyek yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman ini juga diproyeksikan menjadi simpul logistik vital untuk mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain pelabuhan, pengembangan kawasan ini juga terintegrasi dengan rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut–Kalimantan.
Saat ini, pihak Dishub tengah melakukan korespondensi teknis terkait clearance atau batas ruang bebas baik di bawah jembatan untuk keselamatan pelayaran, maupun clearance atas untuk memastikan aspek keselamatan penerbangan tetap terjaga di kawasan tersebut.