AMUNTAI — Bupati HSU H Sahrujani datang ke Kabupaten Tabalong bukan sekadar kunjungan silaturahmi. Ia membawa misi konkret: mencari solusi atas banjir yang kerap melanda wilayahnya, yang aliran sungainya tak bisa dipisahkan dari daerah tetangga.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Bupati Tabalong itu, Sahrujani didampingi Kepala Dinas PUPR HSU Amos Silitonga, Sekretaris Dinas PUPR HSU H Yandi, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan HSU H Agus Wahyudi. Sementara itu, Bupati Tabalong didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) setempat.
Dua Solusi Teknis yang Disepakati
Pembahasan utama mengerucut pada dua langkah teknis: sodetan sungai dan normalisasi. Keduanya dinilai krusial untuk meminimalisir risiko banjir di wilayah HSU dan Tabalong yang saling terpengaruh oleh sistem drainase alami.
“Penanganan banjir memerlukan sinergi antardaerah karena aliran sungai yang melintasi kedua wilayah saling berkaitan,” kata Sahrujani dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Bukti Keseriusan Pemkab HSU
Menurut Sahrujani, kunjungannya ke Tabalong merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahannya. Ia menyebut bahwa Pemkab HSU tidak hanya bekerja sendiri, melainkan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah tetangga, provinsi, hingga pusat.
“Pemerintah Kabupaten HSU terus melakukan berbagai langkah, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga hingga menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi program penanganan banjir,” ujarnya.
Mengapa Koordinasi Lintas Daerah Jadi Kunci?
Permasalahan banjir di Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan Hulu Sungai, memiliki karakteristik unik. Aliran sungai yang melintasi beberapa kabupaten membuat penanganan sepihak tidak efektif. Jika satu daerah melakukan normalisasi, tetapi daerah lain tidak, maka air akan mengalir dan menumpuk di titik lemah.
Oleh karena itu, pertemuan antara dua bupati ini menjadi langkah awal yang penting. Dengan adanya kesepahaman teknis, pengerjaan sodetan dan normalisasi bisa dilakukan secara terpadu, bukan parsial.
Belum ada kepastian kapan proyek sodetan dan normalisasi akan dimulai. Namun, kedua pemda berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke tingkat teknis di lapangan.
