PELAIHARI — Kegiatan dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Iwan Persada, mewakili Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Iwan, Bupati menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berjalan berdasarkan asumsi.
"Penanganan pascabencana harus didasarkan pada hasil pengkajian secara terukur, bukan sekadar perkiraan atau asumsi," ujar Iwan saat membacakan sambutan Bupati Tanah Laut.
Pernyataan itu menjadi dasar arah kebijakan pemulihan di Tanah Laut. Setiap keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan mengacu pada hasil pengkajian kebutuhan, bukan perkiraan lapangan semata.
Pemulihan pascakarhutla di Tanah Laut juga tidak dirancang berhenti pada pembangunan ulang infrastruktur. Bupati menyebut rehabilitasi harus membawa daerah ke kondisi yang lebih tahan terhadap bencana berikutnya.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana terjadi," lanjutnya.
Visi tersebut diarahkan agar Tanah Laut memiliki ketahanan lebih baik sekaligus menekan potensi kerugian jika karhutla kembali melanda.
"Perencanaan pemulihan juga harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana agar dampak kerusakan dan kerugian serupa dapat diminimalkan apabila bencana kembali terjadi," pungkasnya.
Melalui bimtek ini, tim lintas sektor Kabupaten Tanah Laut dilatih menyusun dokumen R3P yang memuat kebutuhan riil masyarakat terdampak karhutla.
Pelaksanaan bimtek menuntut koordinasi lintas instansi hingga pemerintah desa. Pendataan dampak dan pemenuhan kebutuhan warga dinilai hanya berjalan komprehensif jika semua tingkatan pemerintahan terlibat.
Penguatan kapasitas tim menjadi krusial agar kebijakan pemulihan pascakarhutla di Tanah Laut tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat terdampak.