KALIMANTAN SELATAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap keterlambatan pembayaran sopir truk pengangkut genteng dalam peluncuran Program Gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Persoalan pembayaran itu muncul di tengah pengiriman tahap pertama 1,8 juta genteng dengan 450 unit truk ke 27 kabupaten/kota.
Keterlambatan pembayaran sopir truk pengangkut genteng menjadi salah satu kendala yang muncul saat peluncuran Program Gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11). Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, langsung menghubungi Bupati Majalengka untuk memberi arahan penyelesaian persoalan tersebut.
Hasilnya, Menteri PKP mengapresiasi Bupati Majalengka karena telah bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan pembayaran sopir truk. Menurut Ara, tanggung jawab kepala daerah menjadi kunci agar setiap persoalan di lapangan bisa ditangani dengan baik.
"Pak Bupati, terima kasih atas tanggung jawabnya. Saya bangga. Pasti ada kendala-kendala, tetapi saya senang Pak Bupati bertanggung jawab," ujar Ara dikutip siaran pers.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan setiap persoalan harus menjadi bahan evaluasi dan diselesaikan lewat komunikasi, koordinasi, serta tanggung jawab bersama. Penyelenggaraan program pemerintah, katanya, bukan hanya soal mencapai target pembangunan, tetapi juga memastikan semua pihak yang terlibat mendapat perhatian.
"Kita semua masih banyak kekurangan. Kita saling belajar agar ke depan bisa lebih baik dalam mengurus negara dan rakyat kita," ujar Ara.
Peluncuran Program Gentengisasi menyiapkan 2,4 juta genteng dengan 600 unit truk. Untuk pengiriman tahap pertama, alokasi yang disiapkan sebanyak 1,8 juta genteng dan 450 unit truk.
Distribusi tahap awal menjangkau 27 kabupaten/kota, termasuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Pengiriman diarahkan untuk mendukung program bedah rumah yang dijalankan pemerintah daerah, kebutuhan perumahan di Majalengka, serta kolaborasi dengan pengembang dan mitra swasta.
Pengiriman 2,4 juta genteng secara bertahap melibatkan 34 unit usaha kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka, khususnya Kecamatan Jatiwangi. Seluruh 34 UMKM tersebut sudah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara 11 UMKM lain masih dalam proses sertifikasi.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia terbebas dari penggunaan atap seng berkarat dalam kurun 2-3 tahun. Genteng tanah liat dinilai menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian sekaligus mengoptimalkan potensi industri lokal.
Dari sisi kenyamanan, genteng tanah liat memiliki kemampuan menyerap dan menghambat perpindahan panas serta membantu meredam kebisingan saat hujan. Pertimbangan itu menjadi dasar pemerintah mendorong penggunaan genteng produksi dalam negeri, terutama dari sentra Jatiwangi.
Menyongsong Gerakan Indonesia ASRI 2027, kebutuhan genteng produksi Majalengka diproyeksikan meningkat dari 2,4 juta unit menjadi 3 juta unit. Pengembangan program juga direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah sentra industri genteng lain, termasuk Kebumen di Jawa Tengah dan Trenggalek di Jawa Timur.
Bagi pelaku UMKM Jatiwangi, penambahan volume pengiriman berarti tambahan order yang menuntut kesiapan kapasitas produksi dan sertifikasi SNI. Sementara bagi pemerintah daerah, keterlambatan pembayaran sopir truk menjadi pengingat bahwa kelancaran logistik program perumahan bergantung pada kesiapan pendanaan di tingkat lokal.