BANJARMASIN — Kepala Bidang Perikanan DKP3 Banjarmasin, Hidayatul Fikri, menyatakan seluruh ikan disita sesuai prosedur hukum yang berlaku. Petugas tidak memberi tenggang waktu kepada pemilik toko untuk mengeluarkan dagangannya dari rak.
Alligator Gar masuk daftar jenis ikan yang dilarang dipelihara maupun diperjualbelikan di Indonesia. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020.
Pasal 3 beleid tersebut melarang setiap orang membudidayakan, memelihara, maupun mengedarkan jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia. Alligator Gar masuk kategori itu.
Fikri menyebut ikan ini dikenal sebagai pemangsa berbagai jenis ikan lain. Jika terlepas ke perairan umum, keberadaannya berpotensi mengancam populasi ikan lokal dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
Risiko lain yang disebut DKP3 adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati perairan. Sungai dan anak sungai di Banjarmasin yang menjadi habitat ikan endemik menjadi pertimbangan utama penertiban.
Penertiban merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dan Plt Kepala DKP3 Banjarmasin Ignasius Perdana Sahlan. DKP3 menggandeng Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam operasi tersebut.
"Petugas langsung menyita dan memusnahkan seluruh 17 ekor ikan Alligator Gar sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan berkoordinasi bersama PSDKP," ujar Fikri, Senin (9/11/2026).
Pemusnahan dilakukan di tempat agar ikan tidak berpindah tangan. DKP3 belum memerinci sanksi yang dikenakan kepada pemilik toko ikan hias tersebut.
Fikri menegaskan larangan peredaran Alligator Gar berlaku bagi seluruh pedagang, bukan hanya satu toko. Pengawasan akan diperluas ke sejumlah titik penjualan ikan hias lain di kota itu.
Warga yang menemukan ikan serupa di pasaran diminta melapor ke DKP3 Banjarmasin. Pelaporan menjadi pintu masuk bagi petugas untuk menelusuri jalur pemasukan ikan predator tersebut ke Kalimantan Selatan.
Pemilik ikan hias yang masih menyimpan Alligator Gar berisiko menghadapi penyitaan serupa. DKP3 menegaskan tidak ada toleransi terhadap peredaran jenis ikan yang membahayakan sumber daya perikanan nasional.