MUI Kalsel Usulkan Perda Ramadhan Jadi Aturan Provinsi, Warung Makan dan THM Diminta Tutup Siang Hari

Penulis: Vicky Prasetya  •  Minggu, 08 November 2026 | 07:47:01 WIB
Sekretaris Umum MUI Kalsel Dr. H. Nasrullah, AR mengungkapkan surat usulan Perda Ramadhan tingkat provinsi kepada DPRD Kalsel.

BANJARMASIN — Sekretaris Umum MUI Kalsel Dr. H. Nasrullah, AR mengungkapkan bahwa pihaknya kembali melayangkan surat kepada DPRD Provinsi Kalsel untuk memperluas cakupan aturan Ramadhan. Selama ini Perda Ramadhan baru berlaku di level kota, sehingga pengawasan belum menjangkau seluruh kabupaten dan kota di provinsi.

Menurut Nasrullah, substansi Perda Provinsi nantinya tidak jauh berbeda dengan Perda Ramadhan Kota Banjarmasin. Aturan itu melarang pembukaan warung dan rumah makan pada siang hari, sekaligus menutup tempat hiburan malam serta hiburan lain yang dinilai menodai kesucian bulan puasa.

Apa Isi Usulan yang Dikirim MUI ke DPRD Kalsel?

Surat usulan diteken Tuan Guru KH Ahmad Syairazy, SM selaku Ketua Umum MUI Provinsi Kalsel, pada 8 Oktober 2026. Langkah itu diambil sekitar tiga bulan sebelum Ramadhan diperkirakan jatuh pada Februari 2027.

Nasrullah menegaskan bahwa usulan ini murni untuk menjaga kehormatan Banua Kalimantan Selatan yang dikenal sarat muatan religius. Ia berharap DPRD merespons aspirasi tersebut secara positif.

"Secara konseptual ini kami sampaikan agar tidak terjadi persepsi liar yang tidak bertanggungjawab tentang usulan pembuatan Perda Ramadhan oleh MUI Provinsi Kalimantan Selatan," katanya.

Empat Tahun Lalu MUI Kalsel Juga Pernah Turun Tangan

Upaya serupa bukan yang pertama. Pada 23 Februari 2023, MUI Provinsi Kalsel mengirim surat kepada Wali Kota Banjarmasin yang saat itu dijabat Ibnu Sina. Surat diteken Ketua Umum KH Husin Naparin, Lc, MA yang telah wafat, bersama Sekretaris Umum Dr. H. Nasrullah, AR.

Isinya menolak isu pelemahan Perda Ramadhan menjadi Perda Toleransi. MUI Kalsel kala itu menyatakan dukungan penuh agar Perda Ramadhan Nomor 13 Tahun 2003 tetap dipertahankan.

Ibnu Sina merespons dengan menghormati niat baik MUI dan menegaskan kembali berlakunya Perda Ramadhan Kota Banjarmasin. Pertimbangannya, Kalsel merupakan provinsi dengan nuansa keislaman yang tinggi, terutama saat bulan puasa.

Dampak bagi Pedagang dan Pengelola Hiburan

Jika disetujui DPRD, aturan ini akan mengikat warung makan, restoran, kafe, hingga pengelola tempat hiburan di 13 kabupaten dan kota se-Kalsel. Selama ini penerapan aturan serupa hanya kuat di wilayah yang memiliki perda sendiri, seperti Banjarmasin.

Belum ada keterangan dari DPRD Provinsi Kalsel mengenai jadwal pembahasan surat tersebut. MUI Kalsel menyatakan akan menunggu respons resmi sebelum mengambil langkah lanjutan.

Reporter: Vicky Prasetya
Sumber: kalimantanpost.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top