BANJARMASIN — Jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melalui Bagian Hukum menyampaikan rencana tersebut langsung kepada Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, yang didampingi Ketua Tim Kerja Layanan Pembinaan Hukum dan JFT Penyuluh Hukum. Pertemuan membahas tahapan persiapan, kelengkapan dokumen, teknis kegiatan, hingga materi pelatihan yang akan diberikan kepada peserta.
Pembentukan kelembagaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan dinilai belum cukup tanpa dukungan paralegal yang punya pengetahuan dan keterampilan memberi layanan bantuan hukum. Kanwil Kemenkum Kalsel menempatkan peningkatan kapasitas paralegal sebagai faktor penentu agar Posbankum berfungsi optimal.
Anton menyebut paralegal dengan pemahaman memadai membantu masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, dan akses layanan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Posbankum sendiri merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
"Pembentukan Posbankum harus diikuti dengan peningkatan kemampuan para paralegal yang menjalankannya. Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tapin yang menyiapkan diklat bagi paralegal di 40 Posbankum, karena melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas ini, layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Anton.
Ketua Tim Kerja Layanan Pembinaan Hukum memaparkan dokumen dan persyaratan yang perlu disiapkan peserta, gambaran teknis pelaksanaan, serta materi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kanwil Kemenkum Kalsel menyatakan siap mendukung proses persiapan lewat koordinasi berkelanjutan bersama Pemkab Tapin selaku penyelenggara, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pelaksana, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Koordinasi lanjutan akan digelar untuk mematangkan aspek teknis, termasuk penjadwalan pembukaan kegiatan yang direncanakan dihadiri Bupati Tapin dan Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel. Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Rakhmat Renaldy, menyampaikan arahan tersebut melalui Anton.
Kanwil Kemenkum Kalsel mendorong agar Posbankum tidak berhenti sebagai fasilitas layanan hukum, tetapi menjadi pintu pertama warga memperoleh akses keadilan. Dengan paralegal yang semakin kompeten dan kolaborasi pemerintah daerah yang berkelanjutan, masyarakat desa dan kelurahan di Tapin diharapkan lebih mudah mendapat informasi serta pendampingan awal saat menghadapi persoalan hukum.