BANJARMASIN — Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat menyatakan persoalan blank spot menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan program Diskominfo. Pemerataan jaringan komunikasi dinilai penting agar masyarakat di seluruh wilayah provinsi memperoleh akses informasi dan layanan digital.
Rais menyebut penanganan blank spot sebagai pekerjaan rumah bersama antara DPRD dan Diskominfo. Komisi I akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program perluasan jaringan berjalan sesuai target.
"Fokus kami ada pada titik-titik blank spot jaringan. Ternyata Provinsi Kalimantan Selatan masih ada titik blank spot sekitar 6 persen. Fokus kita bagaimana caranya ini menjadi program prioritas, sehingga di 2027 nanti kita bisa mengurangi, bahkan target kita adalah nol titik blank spot," ujarnya.
Rais menegaskan posisi DPRD sebagai pengawas kegiatan mitra kerja, termasuk Diskominfo. Harapannya, tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dari layanan komunikasi.
"Ini PR kami bersama. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertugas mengawasi kegiatan mitra kerja kami, dan harapannya agar tidak ada blank spot. Semoga Diskominfo bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini," katanya.
Upaya menuntaskan blank spot menghadapi tantangan keterbatasan anggaran seiring kebijakan efisiensi yang sedang berjalan. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027 agar program konektivitas tidak terhambat.
Komisi I menyatakan siap mengawal kebutuhan anggaran Diskominfo dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
"Tugas dewan untuk membantu terkait anggarannya, agar bisa berdiskusi dengan TAPD ketika di Banggar nanti, supaya bisa memprioritaskan anggaran untuk Diskominfo," pungkasnya.
Komisi I berharap dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi. Dengan begitu, tidak ada lagi warga Kalsel yang tertinggal dari akses komunikasi dan layanan digital.