BARITO KUALA — Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala M Haris Isroyani, S.Sos memimpin langsung sosialisasi Integrasi Standar Operasional Prosedur (ISO PRO) di lingkungan Sekretariat DPRD setempat. Kegiatan berlangsung di Sekretariat DPRD Barito Kuala, Rabu (30/09/2026).
Proyek Perubahan yang diusung Haris mengangkat judul "ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan."
Selain pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Barito Kuala, kegiatan ini dihadiri stakeholder terkait. Kehadiran mereka dinilai penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus memberi masukan terhadap proses integrasi SOP yang akan diterapkan.
Materi sosialisasi mencakup alur layanan, pembagian tugas, dan kebutuhan dokumen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD. Pegawai mendapat penjelasan soal urutan proses layanan serta tanggung jawab masing-masing bagian agar pekerjaan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Dalam sesi tersebut, peserta dan stakeholder juga memahami dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan diteruskan ketika proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Mereka kemudian mencocokkan tahapan dalam draf SOP dengan proses kerja yang selama ini dijalankan sehari-hari.
Forum ini juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan tanggapan terhadap prosedur yang masih perlu disesuaikan. Semua masukan dicatat sebagai bahan penyempurnaan agar SOP yang nantinya diterapkan lebih mudah dipahami dan digunakan.
Hasil kegiatan menunjukkan pegawai dan stakeholder memperoleh pemahaman bersama mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta kebutuhan dokumen dalam integrasi SOP. Pemahaman itu menjadi bekal sebelum SOP diberlakukan dalam pelaksanaan layanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.
M Haris Isroyani mendorong agar implementasi ISO PRO tidak berhenti pada dokumen SOP semata. Menurutnya, yang tak kalah penting adalah membangun kesamaan pemahaman dan pola kerja antarpegawai serta stakeholder terkait.
Dengan begitu, proses fasilitasi kegiatan kedewanan diharapkan berjalan lebih terintegrasi, terarah, dan efektif. Masukan dari peserta dan stakeholder selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan prosedur agar integrasi SOP yang diterapkan dapat menyesuaikan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.