BANJARBARU — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Jalan Gubernur Syarkawi Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu (23/9). Menurutnya, laporan BMKG dalam pertemuan tersebut memperkirakan musim hujan di Kalsel datang lebih lambat akibat fenomena El Nino.
Hujan dengan intensitas normal diperkirakan baru turun sekitar November. Artinya, masih ada sekitar 50 hari kering sebelum hujan normal kembali mengguyur wilayah itu.
Fenomena El Nino menjadi penyebab utama mundurnya awal musim hujan di Kalsel. BMKG menyampaikan prediksi itu dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
"Berdasarkan laporan BMKG yang disampaikan dalam pertemuan tadi, musim hujan di Kalsel diperkirakan datang lebih lambat akibat fenomena El Nino. Hujan normal diperkirakan baru terjadi sekitar November," ujar Raja Juli Antoni.
Kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla. Periode kering yang panjang memperbesar peluang titik api muncul dan meluas.
Pemerintah meminta seluruh unsur yang terlibat memperkuat penanganan di lapangan. Unsur itu meliputi TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain menambah personel, pemerintah mendorong integrasi data karhutla antarinstansi. Saat ini TNI, Polri, Manggala Agni, dan MPA masih memiliki sistem serta data penanganan masing-masing.
Integrasi data diperlukan untuk memantau jumlah fire spot dan hotspot, termasuk titik api yang berhasil dipadamkan setiap hari. Data itu nantinya menjadi dasar menentukan pengerahan personel pada hari berikutnya.
"Kalau misalkan spot-spotnya banyak ada di Kabupaten Banjar, Banjarbaru, atau Batola, maka nanti deployment orang yang akan bekerja juga disesuaikan dengan tantangan di lapangan," tukas Menteri Juli.
Pemerintah membuka kesempatan bagi personel TNI, Polri, maupun masyarakat yang ingin mengorganisasi diri dan terlibat dalam upaya pemadaman. Peralatan pemadaman akan disiapkan untuk mendukung keterlibatan mereka.
Dari sisi operasional, enam helikopter water bombing saat ini beroperasi di Kalsel. Dua pesawat disiapkan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, sementara pesawat lainnya digunakan untuk kegiatan patroli.
Anggaran Rp 100 miliar disalurkan kepada pemerintah daerah melalui Belanja Tidak Terduga. Dana tersebut berada di luar dukungan yang telah dialokasikan melalui Kementerian Kehutanan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun pemerintah daerah.