KALIMANTAN SELATAN — Dony Oskaria menyambangi kantor KPK pada Senin (29/6/2026) untuk meminta pendampingan langsung. Ia menekankan bahwa proyek hilirisasi yang dikerjakan oleh perusahaan pelat merah, seperti Pertamina, PLN, dan holding pertambangan, membutuhkan tata kelola yang transparan.
"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," kata Dony dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Dony meminta KPK mendampingi proses bisnis sejak tahap awal. Seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi disebut akan mendapatkan pelatihan dan penguatan aspek pencegahan korupsi.
"Bagaimanapun kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan," terang Dony.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memitigasi risiko penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara. Dengan pendampingan sejak awal, potensi celah korupsi bisa ditutup sebelum proyek berjalan.
Selain pengawasan proyek, Dony juga menyoroti kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BUMN. Ia mengaku akan mengontrol langsung ketaatan para direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan," pungkas Dony.
Ia berharap, setelah transformasi kelembagaan, seluruh BUMN memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa mendatang. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Danantara serius membersihkan tata kelola perusahaan negara.
Kolaborasi dengan KPK ini menjadi langkah konkret pertama BP BUMN di bawah kepemimpinan Dony Oskaria untuk mengawal proyek strategis nasional. Dengan nilai investasi hilirisasi yang mencapai triliunan rupiah, pengawasan ketat sejak awal dinilai krusial agar tidak ada dana negara yang menguap sia-sia.